Layangkan Permohonan Uji Materiil Moratorium Remisi Koruptor

foto:poskota.co.id

JAKARTA (PRLM/pikiran-rakyat.).- Pengacara Otto Cornelis Kaligis melayangkan permohonan uji materiil Surat Edaran (SE) Dirjen Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham) tentang moratorium (penghentian sementara) remisi narapidana korupsi dan teroris kepada Mahkamah Agung. Surat Edaran bernomor nomor PAS-HM.01.02-42 tanggal 31 Oktober 2011 itu dinilai melanggar Undang-Undang.

“Surat permohonan hak uji materil moratorium (penghentian sementara) sudah kami layangkan ke MA,” kata OC Kaligis di Jakarta, Senin (7/11).

Ia mengatakan, SE itu dianggap menyalahi Undang-Undang. SE itu hanya sekadar kebijakan yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Menurut dia, moratorium itu bertentangan dengan UUD 1945, UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Hukum Internasional Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

Dalam UU No.12 tahun 1995 pasal 14 ayat 1 disebutkan 13 hak narapidana di antaranya mendapatkan remisi, mendapatkan asimilasi, termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Kaligis menilai, moratorium ini menghilangkan hak narapidana mendapatkan remisi. Ia berharap hakim agung dapat menentukan sikapnya terkait moratorium ini.

Ia merasa kliennya telah diperlakukan tidak adil dengan dikeluarkannya SE ini. Beberapa klien yang dibelanya itu antara lain Paskah Suzetta, Bobby Suhardiman dan Ahmad Hafiz Zawawi, Hengky Baramuli, Max Moein, Anggelina Pattisiana, Ni Luh Mariani Tirtasari, dan Budiningsih. Kliennya itu seharusnya mendapatkan pembebasan bersyarat tertanggal 12 Oktober 2011 karena sudah melaksanakan asimilasi selama dalam penjara. Namun terhalang oleh SE moratorium itu.

Ia menolak jika pengajuan uji materil itu hanya untuk kepentingan kliennya saja. Langkah itu juga demi kepastian hukum terhadap banyak narapidana korupsi yang masa pembebasan bersyarat sudah harus diterapkan. “Moratorium pemberian hak remsi narapidana tindak pidana korupsi dan terorisme tertanggal 31 Oktober 2011 adalah rasialis dan diskriminatif,” katanya. (A-170/das)***

Short URL: http://ockaligis.com/?p=102

Posted by on Nov 8 2011. Filed under Berita. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

300x250 ad code [Inner pages]

Featured Links

    Search Archive

    Search by Date
    Search by Category
    Search with Google

    Photo Gallery

    120x600 ad code [Inner pages]
    Log in | Modified by Peter S Dahana