Bau Politik di Balik Kasus Rahardi

http://www.123rf.com

Rahardi Ramelan, mantan Men­teri Perindustrian dan Perda­gangan (Menperindag) dan Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog) terjerat dana non­budgeter Bulog.

Hanya sempat menjabat Kabulog selama dua tahun Rahardi oleh Kejaksaan Agung di­nyatakan sebagai tersangka penyalahgunaan dana nonbugeter Bulog sebesar Rp 54, 6 miliar. Dana itu sendiri disalurkan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Akbar Tan­djung sebesar Rp 40 miliar, Menteti Pertahan­an/Panglima ABRI Jenderal Wiranto Rp 10 mil­iar, dan Rp 4, 6 miliar dipinjamkan ke PT Goro Batara Sakti.

Nama lain yang tersangkut kasus mengge­gerkan ini, antara lain, pengusaha Winfred Si­matupang, Ketua Ya­yasan Raudlatul J an­nah Dadang Sukan­dar, dan Kepala De­puti Keuangan Bulog Achmad Ruskandar. Rahardi menunjuk O.C Kaligis dan Yan Juanda Saputra seba­gai kuasa hukumnya.

Menurut Kaligis, Rahardi tak bisa disa­lahkan dalam kasus ini. Sebab, sebagai Kabulog, yang dila­kukan Rahardi ada­lah melaksanakan hasil rapat terbatas pada Februati 1999. “Beliau bertugas mencairkan dana tersebut yang pe­manfaatannya untuk kebutuhan sembako seba­gai penyempurnaan jatingan pengaman sosial,” kata Kaligis. Ketika itu, Presiden Habibie me­mang mengeluarkan petintah untuk melakukan tindakan dalam rangka mengatasi krisis pangan yang terjadi di tanah air. Keputusannya: peme­rintah akan melakukan pembagian sembako (sembilan bahan pokok) yang dananya diambil dati kas nonbudgeter Bulog. Dana untuk sem­bako itu sebesar Rp 40 miliar. Dalam sidang kabinet juga diputuskan Menhankam dibeti dana Bulog sebesar Rp 10 miliar untuk mengan­tisipasi keadaan keamanan yang dinilai meng­khawatirkan.

Ada pun mengenai penggunaan dana Rp 4, 6 miliar, ujar Rahardi, merupakan pinjaman yang diberikan Bulog kepada PT Goro Batara Sakti untuk penyelesaian pembatalan tukar gu­ling tanah. Karena, untuk mencairkan garansi bank yang diinginkan, Bulog dan Goro harus memenuhi dana sebesar Rp 5,7 miliar. “Saat itu Goro baru memiliki dana Rp 1,1 miliar dan Bu­log meminjamkan dana Rp 4,6 miliar,” kata Ra­hardi saat dipetiksa di Kejaksaan Agung pada 29 Januari 2002.

Seluruh utang-utang tersebut, yakni Rp 54,6 miliar harus dikembalikan ke Bulog melalui APBN tahun berikutnya. Dana itu, menurut Rahardi, karena diambil dari deposito, dikeluar­kan dalam dua tahap sesuai jatuh temponya. Kaligis menekankan, sebagai Kabulog Rahardi telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Tidak ada itikad untuk mcrugikan negara karena yang dilakukan atas perintah presiden. “Semua sudah diketahui oleh Presiden Habibie sebagai hasil kebijakan pemerintah, karena itu bersifat emergency,” tambah Yan Juanda.

Sejumlah orang yang terkait dengan kasus ini juga diperiksa Kejaksaan Agung. Akbar Tandjung, misalnya, dalam pemeriksaan mengaku dana Rp 40 miliar itu telah diserahkan kepada Yayasan Raudlatul Jannah yang kemu­dian mensubkontrakkan penyaluran bahan-­bahan pokok itu kepada empat perusahaan kon­traktor yang dikelola Winfred Simatupang. Tentang penyaluran itu sendiri Rahardi menga­ku tidak tahu menahu. “Saya tidak ada hubun­gannya dengan Simatupang. Saya tidak pernah bertemu. Lihat tampangnya saja saya juga belum pernah,” kata Rahardi.

Tapi Kejaksaan Agung tetap menganggap cukup bukti untuk menyatakan Rahardi sebagai tersangka penyalahgunaan dana nonbugeter Bu­log. Sementara itu banyak kalangan menilai, Ra­hardi hanya menjadi korban dari permainan po­litik sejumlah partai besar yang muaranya untuk menghadapi Pemilu 2004. Alasannya, kare­na jika mengacu kepada kesaksian para saksi yang diajukan, sebenarnya bisa disimpulkan Rahardi tak terlibat. Tak bersalah. Karena itu pengacara Rahardi, Kaligis dan Yan Juanda me­lihat kasus ini lebih besar muatan politisnya. “Kasus Rahardi sebagai tersangka seharusnya ditinjau kembali. Ini karena keterangan para saksi tidak menunjukkan secara kuat unsur ke­terlibatan Pak Rahardi,” kata Yan Juanda.

Pada 11 April 2002, Rahardi bikin kejutan. Secara tiba-tiba ia menco pot ketiga kuasa hu­kumnya. Yan Juanda Saputra, salah satu kuasa hukum Rahardi mengatakan, tim kuasa hukum sebenarnya sudah berjuang maksimal agar pe­nahanan Rahardi ditangguhkan. Namun menu­rutnya penangguhan penahanan itu merupakan wewenang majelis hakim PN Jakarta Selatan.

“Kita sudah berusaha semaksimal mung­kin agar permohonan itu dikabulkan, tetapi ma­jelis hakim tetap pada sikapnya. Kita berharap pengacara yang baru akan lebih baik dari ka­mi,” kata Yan.

Short URL: http://ockaligis.com/?p=106

Posted by on Nov 8 2011. Filed under Kasus Korupsi. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

300x250 ad code [Inner pages]

Featured Links

    Search Archive

    Search by Date
    Search by Category
    Search with Google

    Photo Gallery

    120x600 ad code [Inner pages]
    Log in | Modified by Peter S Dahana