Penguji Pertama Keampuhan PTUN

 Sejarah hukum Indonesia mencatat O.C. Kaligis sebagai pengacara pertama yang menguji keampuhan Pengadilan Tata Usaha Ne­gara (PTUN). Itu terjadi pada 26 Januari 1991 ketika Kaligis menggugat Walikota Jakarta Barat, Nyonya Maemunah Chairan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke PTUN, lembaga peradilan yang secara resmi berlaku sejak 14 Januari 1991. “Kedua gugatan itu meru­pakan pertama yang diterima PTUN Jakarta sejak PTUN resmi beroperasi,” kata Ketua PTUN Jakarta,

http://agussutondomediacenter.blogspot.com

Amarullah Salim, SH. Yurisdiksi pengadilan PTUN Jakarta meliputi juga wilayah Jawa Bar

at dan Kalimantan.

Menurut Amarullah, sejak sepekan berope­rasinya PTUN, sekitar 20 orang mendatangi PTUN Jakarta untuk meminta informasi. “Yang datang ada pengacara, bekas pegawai yang diberhentikan, atau aparat pemerintah yang ingin tahu masalah PTUN ini,” kata Amarullah Salim.

Gugatan Kaligis kepada Wali Kota Jakarta Barat berkaitan dengan sengketa tanah antara Paulus Djaja Sentosa dan Nyonya Sriyanti. Kedua orang tersebut sarna-sarna mengklaim tanah yang terletak di Cengkareng tersebut a

dalah milik mereka. Padahal, Wali Kota harus memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah terse but karena terkena proyek jalan.

Karena itulah pada 14 Januari 1991 Wali Kota mengirimkan undangan kepada Paulus. Isinya, ia diminta untuk datang ke Kantor Wali Kota pada 16 Januari 1991 untuk membicarakan persoalan tanah yang menjadi sengketa antara dirinya dan Sriyanti.

Paulus tak bisa menerima perlakuan Wali Kota yang memintanya datang membicarakan perihal tanah tersebut. Menurut Paulus, seba­gai pemegang sertifikat hak pakai tertanggal 23 November 1987, dialah pemilik sah tanah terse­but. Sementara itu, sertifikat hak pakai atas nama Sriyanti sudah berakhir 1982. “Jadi milik saya yang sah,” kata Paul

us.

Paulus lalu meminta Kaligis menyelesaikan kasusnya. Kaligis pun kemudian menuntut PTUN untuk menyatakan surat undangan itu tidak sah. Selain itu Kaligis menuntut Wali Kota Jakarta Barat untuk membayar ganti rugi Rp 10 juta. “Sebab, akibat undangan tersebut tanah itu tak bisa dijual dan Paulus tak bisa memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB),”  kata Kaligis.

Perkara ini kemudian disidangkan di PTUN. Tapi persidangan, sesuai ketentuan Undang-Undang PTUN tahun 1986 masih tertutup untuk umum, termasuk pers. Hasilnya, kedua belah pihak bersedia damai. Wali Kota menyatakan setuju mencabut undangannya dan menyatakan tak ada sengketa antara Paulus dan Sriyanti. Paulus sendiri bersedia mencabut gugatannya.

Tapi Kaligis tidak puas dengan perdamaian tersebut karena tidak dituangkan dalam putus­an hakim. Keingi

nan Kaligis ini menyulitkan majelis hakim PTUN sebab tata cara yang biasanya berlaku di peradilan umum atau per­data ini belum diatur dalam UU PTUN.

Akhirnya untuk mengabulkan keinginan Kaligis, hakim menempuh cara dengan mem­bacakan akta perdamaian di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum.

Ketua PTUN Jakarta, Amarullah Salim menilai ini jalan te­ngah yang paling pas dan tepat. “Masyarakat akan mengetahui jika ada pihak yang kemudian ternyata mengingkari isi perdamaian tersebut,” kata Amarullah Salim.

Pembacaan hasil “putusan” pertama PTUN itu dilaksanakan pada Rabu 10 April 1991. Karena itu merupakan hasil kasus pertama yang disidangkan di PTUN, tak ayal mendapat perhatian banyak orang. Sejumlah wartawan media c

etak dan TVRI meliput peristiwa itu.

Kaligis sendiri menyatakan puas dengan cara itu. Selain itu, menurut Kaligis putusan PTUN atas kasus kliennya tersebut bisa mem­buat jera para pejabat. “Sebab, selama ini banyak sekali nota, memo, atau undangan yang tak jelas maksudnya dari pejabat atau instansi tertentu. Padahal, mereka tak berwenang me­ngeluarkan produk administrasi itu atau produk tertulis itu tak berdasar hukum,” kata Kaligis.

Sidang perkara ‘undangan dari Wali Kota’ yang digelar di PTUN Jakarta itu sendiri diikuti secara cermat oleh para praktisi hukum. Bisa dibilang ini merupakan ujian PTUN sendiri untuk menyidangkan kasus-kasus yang dibawa oleh masyarakat berkaitan dengan perlakuan para “pengelola negara”. Dan bagaimana pun kasus yang disodorkan Kaligis itu, dan kemudian diadili majelis hakim yang diketuai Amarul­lah Salim, tercatat sebagai sejarah “keputu­san”pertama PTUN.

Setelah menguji keampuhan PTUN lewat ‘sidang yang bersejarah’ itu, Kaligis berkali-kali memanfaatkan PTUN untuk mencari keadilan bagi kliennya. Pada November 1992, misalnya, Kaligis menggugat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Djabir Manshur ke PTUN. Kaligis menilai selaku organ administratif Djabir Manshur telah bertindak sewenang-wenang mengeluarkan perintah eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 30 September 1992 yang mengadili perkara perceraian antara kliennya Siti Ellyanti Fauziah dan Gayathri Azw

ar.

 

Ketika itu Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan memerintahkan Siti Ellyanti Fauziah untuk menyerahkan kedua anaknya, Fellino Armando Azwar, 4 tahun, dan Siti Anjani, 3 tahun, kepada Gayathri. Kaligis menilai tin­dakan Djabir ini melanggar hukum karena putusan Pengadilan Agama itu belum mempu­nyai kekuatan hukum yang pasti. “Dan kalau pun putusan itu telah mempunyai kekuatan yang pasti, yang berwenang mengeluarkan surat itu adalah Panitera Kepala Pengadilan Agama Jakarta Selatan,” kata Kaligis.

Short URL: http://ockaligis.com/?p=49

Posted by on Nov 7 2011. Filed under Gebrakan. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

300x250 ad code [Inner pages]

Featured Links

    Search Archive

    Search by Date
    Search by Category
    Search with Google

    Photo Gallery

    120x600 ad code [Inner pages]
    Log in | Modified by Peter S Dahana