Kalah di Pengadilan, Merogoh Kocek Pribadi

Sekitar 600 karyawan Perusahaan Umum Pengangkutan Penum­pang Djakarta (perum PPD) pa­nik. Pada Juli 1986 mereka diber­hentikan manajemen PPD. “Peru­sahaan tidak lagi menerima karyawan baru ka­rena jumlah karyawan yang ada sudah cukup,” kata Direktur Umum Perum PPD, Soedaryono. Menurut Soedaryono, Perum PPD memiliki sekitar 5 ribu karyawan. Jumlah yang menurut kajian Bank Dunia, lembaga yang ikut memberi bantuan dana kepada PPD, terlalu berlebihan.

Para karyawan yang diberhentikan itu, kata Soedaryono, berstatus PKK (Pekerja Kontrak Karya). Mereka diberhentikan dengan dasar PP 32 tahun 1979 juncto Kep. Menhub. No. KM. 340/KP. 308/Phb-80 tanggal 27 Desember 1980. Mereka yang diberhentkikan itu menda­pat uang pesangon sebesar Rp 290 ribu.

Para karyawan, yang di antaranya ada yang telah bekerja di perusahaan tersebut lebih dari 10 tahun, tak menerlma keputusan itu. Ini wajar. Sebab sesuai aturan dengan status PKK, mere­ka berkesempatan untuk naik menjadi karya­wan tetap. Mereka juga menuntut, kalaupun di­berhentikan, perusahaan memberi mereka tun­jangan pensiun. Alasan mereka, selama ini gaji mereka telah dipotong perusahaan dengan dalih untuk uang pensiun.

Untuk menuntut hak mereka, sekitar 35 sopir PPD yang telah bekerja di perusahaan itu lebih dari 10 tahun meminta bantuan pengacara O.C. Kaligis. Mereka memilih Kaligis setelah pengaduan mereka ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta tak mendapat tanggapan seperti yang mereka harapkan.

Kaligis kemudian memperkarakan PPD ke Pengadilan Jakarta Pusat. Kaligis menuntut pihak PPD membayar denda enam persen setahun dari besarnya gaji para karyawan, sejak mereka tidak menerima hak pensiunnya mulai 1986. Selain itu, Kaligis menuntut perusahaan membayar uang pensiun mereka sebesar 75 persen dari gaji mereka yang berkisar Rp 300 ribu per bulan.

Tapi, sampai tingkat kasasi gugatan Kaligis kalah. Kaligis yang merasa para karyawan tersebut telah diperlakukan tidak adil kemudian menempuh caranya sendiri. Dengan uang pri­badinya, Kaligis membayar pensiun ke-35 sopir PPD itu sebesar Rp 70 ribu per orang setiap bulan hingga mereka meninggal dunia. “Ini bentuk protes saya terhadap ketidakadilan,” kata Kaligis.


Short URL: http://ockaligis.com/?p=99

Posted by on Nov 8 2011. Filed under Sisi Lain. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

300x250 ad code [Inner pages]

Featured Links

    Search Archive

    Search by Date
    Search by Category
    Search with Google

    Photo Gallery

    120x600 ad code [Inner pages]
    Log in | Modified by Peter S Dahana